Kutai Barat (Humas)– Kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Barat Drs. H. Muhammad Syahrir, MH undang seluruh satuan kerja mengikuti rapat koordinasi terkait pengisian aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum (SIRUP) dan dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Rapat dilaksanakan di ruang kerja beliau, (20/9) berikut membahas sejumlah agenda penting lainnya meliputi persiapan Rakor Haji, Rakor Serapan angaran dan Bapor tingkat Provinsi Kalimantan Timur yang tak lama lagi di gelar di kota Balikpapan.
Terkait pengisian aplikasi SIRUP Kakankemenag meminta setiap Satker dapat berkoordinasi dengan pegawai yang telah di tunjuk dalam pengisiannya. Mereka harus menyerahkan Username kepada pegawai tersebut berikut jenis pengadaan barang serta bukti nota yang ada. Berikut unuk aplikasi SAKIP Kemenpan RB seluruh Satker diharapkan mengisi data yang di perlukan melalui aplikasi tersebut.
Terkait agenda lainnya yaitu rapat koordinasi haji, serapan anggaran dan Bapor Kakankemenag meminta seluruh Satker mempersiapkan diri serta kerjasamanya yang baik. Khusus kegiatan Bapor seluruh Satker Kemenag di harap kordinasinya dalam penggalangan iuran, guna menambah kelancaran kegiatan tersebut. Tidak hanya persiapan iuran yang di bebankan kepada masing-masing ASN, pelaksanaan Bapor juga mengharapkan partisipasi para pegawai mengikuti cabang lomba yang akan di laksanakan. Oleh karena itu bagi ASN dilingkungan Kantor Kemenag Kubar yang memiliki bakat tertentu di harapkan dapat mengikuti kegiatan tersebut, pinta Kakankemenag.
Rapat kali ini juga menekankan kepada Saker penerima bantuan SBSN tahun 2023 untuk mempersiapkan diri terutama koordinasi dengan pihak pelaksanaan proyek ini. Seperti diketahui ada tiga Satjer Kemenag yang akan sibuk memikul tanggung jawab perolehan SBSN ini diantaranya PHU dengan pembangunan gedung PLHUT, Satker Bimas Islam memperoleh pembangunan gedung Balai Manasik Haji dan Umrah Kantor KUA kecamatan Barong Tongkok, dan bantuan gedung MTsN Kutai Barat. Terkait bantuan SBSN ini setidaknya ada PPK yang berasal dari salah satu pegawai kita yang telah mumpni di bidangnya, sebut Kakankemenag. (ed)