Kutai Barat (Humas)– Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Barat Drs. H. Muhammad Syahrir, MH mengikuti rapat koordinasi perencanaan pelaksanaan proyek revitalisasi dan pembangunan pusat layanan haji dan umrah terpadu tahun 2023. Kegiatan yang dipusatkan di hotel Orchadz Jakarta di buka kegiatannya oleh Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama Republik Indonesia Prof. Dr. H. Hilman Latief, MA, Ph.D didampingi sekretaris Ditjen PHU Drs. H. Ahmad Abdullah, M.Si.
Terdapat beberapa laporan yang di sampaikan Ditjen PHU, dimana Waiting list (daftar tunggu) calon jemaah haji Indonesia saat ini mencapai 45 tahun. Dari jumlah tersebut terbanyak berasal dari provinsi Jawa Timur, di susul berikutnya antrian dari Provinsi Jawa Barat. Akibat data tunggu yang lama tersebut, kedepan pemerintah melalui Kementerian Agama akan melakukan mitigasi terhadap pembinaan jemaah haji. Semakin Panjang daftar antrian tersebut tidak lepas dari kejadian dua tahun terakhir, yaitu penundaan keberangkatan jemaah haji tahun 2020 dan 2021 akibat wabah Covid 19 menghadapi situasi ini Kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota dan PHU agar selaras dan tetap mengedepankan koordinasi bersabar dalam melakukan pelayanan haji, ungkap Ditjen PHU.
Hilman Latief dikesempatan ini juga menyampaikan adanya proyek bantuan gedung Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) hasil anggaran SBSN. Disebutkan ada lima puluh lima proyek PLHUT di tahun 2023 tersebar di wilayah Indonesia, dan bersyukur Kantor Kementerian Agama kabupaten Kutai Barat sebagai salah satu penerima bantuan tersebut.
Hasil roadmap anggaran SBSN untuk revitalisasi dan pembangunan PLHUT ditahun 2019 berjumlah 16 lokasi dengan anggaran yang di berikan total tiga puluh enam milyar lebih. Tahun 2020 dengan 40 lokasi PLHUT anggaran yang dikucurkan mencapai seratus tiga belas milyar lebih. Untuk tahun 2021 anggaran PLHUT mencapai seratus dua puluh enam milyar lebih yng di berikan untuk empat puluh dua lokasi. Tahun ini ada 45 lokasi dengan anggaran hamper sama dengan tahun 2021 yaitu seratus dua puluh enam milyar lebih. Tahun depan 2023 PLHUT mencapai 55 lokasi dengan anggaran yang di sediakan mencapai seratus tujuh puluh tiga milyar lebih.
Untuk target revitalisasi dan pembangunan PLHUT selama enam tahun dimulai dari tahun 2019 hingga tahun 2025 mendatang. Kebijakan pembangunan PLHUT sebagai proyek SBSN yang harus dilaksanakan secara professional dengan penuh tanggung jawab.Untuk lokasi pembangunan yang masih ada sisa bangunan agar segera di hapuskan, dan upaya persiapan tender praDIPA segera dilakukan. (ed)