Kutai Barat (Humas)-Peran penyuluh agama Islam sangatlah penting, fungsi mereka memberikan pemahaman yang benar akan akidah umat serta membantu pemerintah dalam setiap program kebijakannya. Guna mendukung tujuan itu pembinaan perlu di berikan agar sesuai harapan yang diinginkan.Keterangan ini termuat dalam pertemuan kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur H. Muhammad Isnaini, S.Ag., M.Pd bersama Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Barat Drs. H. Muhammad Syahrir, MH, (19/12). Ikut hadir dalam kesempatan ini Kepala seksi Bimas Islam Kantor Kemenag Kubar H. Ikran, S.Ag.
Perlu diketahui, saat ini jumlah penyuluh agama Islam yang tercatat pada Kantor Kemenag Kubar sebanyak sembilan puluh orang. Mereka tersebar di berbagai wilayah dengan beban tugas yang terbagi dalam berapa kriteria. Seluruhnya diwajibkan dapat menjalankan tugas dengan benar dan dapat menjalankan program Kemenag. Bila ada indikasi tak sesuai harapan sudah seharusnnya Kemenag melalui seksi Bimas Islam dapat melakukan pembinaan. Bila masih melakukan tindakan yang tidak semestinya dikerjakan, bisa saja Kemenag mengambil sikap dengan melakukan pemutusan kontrak kerja.
Akan dedikasinya yang baik membantu program pemerintah penyuluh di berikan honorarium melalui sumber dana APBN di setiap bulannya. Bahkan mereka mengantongi kontrak kerja selama lima tahun kedepan. Bukti mereka melaksankan tugas harus menyerahkan laporan kegiatan di setiap bulannya.
Kabar baik juga menghampiri mereka, dimana kebijakan pemerintah akan merubah statusnya menjadi pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja atau lebih dikenal dengan singkatan P3K. Tentu tidak otomatis begitu saja, tahapan seleksi akan mereka lalui sesuai jadwal waktu yang telah di tentukan.
Bila nantiya mereka diterima, Kemenag bisa saja mengambil kebijakan dengan memperdayakan mereka di setiap kantor KUA. Hal ini perlu dilakukan mengingat SDM di balai nikah saat ini banyak mengalami kekurangan. Jadi mereka dapat membantu tugas dan peran kantor KUA di setiap kecamatan. (ed)