Kemenag Ikuti Rapat Evaluasi Umrah Gratis Pemkab Bersama DPRD Kubar

Rapat evaluasi umrah gratis biaya Pemkab bersama DPRD Kubar, (16/10)

Kutai Barat (Humas)– Pelaksanaan umrah gratis biaya pemerintah kabupaten Kabupaten Kutai Barat baru  saja selesai dilakukan. Kurang lebih 160 orang diberangkatkan ke tanah suci melalui dua tahap pemberangkatan. Separuh dari jumlah tersebut mengunakan fasilitas  Rita Tour and travel yang di berangkatkan terlebih dahulu pada bulan Agustus 2023 dan sisanya menggunakan jasa perjalanan Mabrur Tour.

Kegiatan ini ditengarahi ada sedikit permasalahan diantaranya ketidak sesuaian fasilitas hotel di tanah suci serta lama perjalanan umrah. Akibatnya pihak DPRD kabupaten Kutai Barat yang membidangi hal ini mengundang sejumlah pihak penyelenggara untuk menjelaskan duduk permasalahan sebenarnya. Rapat dipimpin wakil ketua DPRD Ahmad Syaiful didampingi jajarannya.

Bertempat diruang rapat lantai dua kantor DPRD Kubar,  mereka yang diundang memberikan klarifikasi diantaranya kepala Badan Kesejahteraan Pemkab Kubar Rosa Ngeruk, Ketua MUI Kubar KH. Ahmad Asrori, dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Barat Drs. H.Muhammad Syahrir, MH.

Klarifikasi yang disampaikan Kabag Kesra Rosa Ngeruk kedua pihak travel telah melakukan jadwal perjalanan sesuai waktu yang disepakati. Untuk ibadah di tanah suci dilaksanakan selama tujuh hari (empat hari di Mekah dan tiga hari di kota Madinah atau sebaliknya). Lebih dari itu merupakan perjalanan saat keberangkatan dan pemulangan. Tentu jasa travel memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, sebut Rosa.

Secara teknis pemilihan jasa travel telah melalui mekanisme sebelumnya. Mereka diundang satu persatu untuk melakukan presentasi meyakinkan dihadapan pihak penguji meliputi Bagian Kesra, MUI dan, DPRD dan Kemenag Kubar.

Ditambahkan Kabag Kesra, Penyelenggaraan umrah ini tentu berbeda dengan pelaksanaan pemberangkatan haji. Dimana pemberangkatan haji sudah memiliki jadwal dan petugas secara sistematis. Kekurangan pasti ada, dan kekurangan ini pasti akan dilakukan perbaikan ditahun-tahun kedepannya.

Setelah mendengarkan klarifikasi, permasalahan ini akhirnya dapat diterima oleh pihak DPRD. Dan mereka berpesan agar kedepan penyelenggaraan umrah biaya Pemkab lebih baik lagi. (ed)

Leave Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *